Pada era digital seperti saat ini, pelaporan pajak secara elektronik telah menjadi salah satu hal yang penting dalam dunia perpajakan. Salah satu hal yang perlu dipersiapkan oleh wajib pajak sebelum melakukan pelaporan pajak secara online adalah Electronic Filing Identification Number (EFIN) Pajak. EFIN Pajak adalah nomor identifikasi unik yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) […]
Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara yang digunakan untuk pembangunan dan penyediaan layanan publik. Dalam era digitalisasi seperti sekarang, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menghadirkan DJP Online sebagai inovasi untuk memudahkan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT dan membayar pajak secara online. Salah satu fitur unggulan DJP Online adalah e-Filing, yang telah membawa berbagai kemudahan
Ditjen Pajak Indonesia telah menghadirkan inovasi terbaru dalam sistem perpajakan melalui DJP Online. Layanan ini mempermudah wajib pajak dalam melaporkan pajak secara elektronik, salah satunya melalui fitur e-Filing. Artikel ini akan membahas secara detail cara registrasi DJP Online dan penggunaan fitur e-Filing untuk melaporkan SPT secara online. Tentang DJP Online DJP Online adalah layanan perpajakan
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan salah satu identitas penting dalam administrasi perpajakan di Indonesia. Setiap wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, harus memiliki NPWP untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Artikel ini akan mengulas secara detail tentang pengertian NPWP, fungsi-fungsinya, jenis-jenis NPWP, serta syarat dan cara membuat NPWP. Pengertian NPWP NPWP adalah singkatan dari
Dalam dunia perpajakan, pemahaman yang baik mengenai Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak dan SPT Tahunan sangat krusial. Bagi para pemula, membedakan antara keduanya seringkali menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas dengan lebih rinci perbedaan antara SPT Masa Pajak dan SPT Tahunan, serta aplikasi yang digunakan dalam pelaporan pajak. Pengertian Surat Pemberitahuan
Pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah, telah membuat keputusan yang signifikan dengan menerapkan kenaikan pajak hiburan sebesar 40%. Langkah ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dalam rentang
Pajak merupakan salah satu instrumen ekonomi yang digunakan oleh pemerintah untuk mendapatkan pendapatan guna mendukung pembangunan dan kegiatan pelayanan publik. Setiap sektor bisnis di Indonesia, termasuk sektor hiburan, tunduk pada regulasi perpajakan yang berlaku. Salah satu jenis pajak yang menjadi fokus perhatian dalam konteks ini adalah Pajak Hiburan. Artikel ini akan mengulas secara mendalam mengenai
Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) dengan tarif minimum 40% hingga maksimal 75% bagi industri hiburan, seperti karaoke, spa, dan kelab malam, telah menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir. Kebijakan ini, yang diterapkan berdasarkan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD), menciptakan gelombang keluhan dari pelaku usaha dan mendapat perhatian dari berbagai kalangan,
Pengusaha di sektor hiburan kini dihadapkan pada perubahan signifikan dalam kebijakan pajak, dengan pemerintah menetapkan kenaikan tarif pajak hiburan hingga 40%. Keputusan ini segera menjadi sorotan utama di kalangan pelaku usaha, yang merasa bahwa tingkat pajak yang ditetapkan terlalu tinggi dan dapat mengancam kelangsungan hidup industri hiburan. Latar Belakang Kebijakan Pajak Hiburan Kenaikan pajak hiburan
Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) yang baru saja diberlakukan telah menimbulkan kontroversi terkait tarif pajak hiburan. Beberapa tokoh terkemuka, seperti pengacara kondang Hotman Paris dan penyanyi dangdut Inul Daratista, menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap kenaikan tarif pajak hiburan yang signifikan. Dalam artikel ini, kita akan melakukan analisis mendalam terhadap perubahan
