{"id":2806,"date":"2024-07-06T06:24:28","date_gmt":"2024-07-06T06:24:28","guid":{"rendered":"http:\/\/trusttaxconsultant.local\/?p=2806"},"modified":"2024-07-06T06:24:29","modified_gmt":"2024-07-06T06:24:29","slug":"hukum-pajak","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/trusttaxconsultant.local\/hukum-pajak.html","title":{"rendered":"Pengertian Hukum Pajak, Fungsi &amp; Sejarahnya"},"content":{"rendered":"\n<p>Dalam era modern ini, hukum pajak tidak hanya mengatur pemungutan pajak, tetapi juga menjadi tulang punggung pendapatan negara dan instrumen untuk mencapai keadilan sosial. Artikel ini akan menguraikan secara komprehensif pengertian, sejarah, dan fungsi hukum pajak, serta menganalisis peran pentingnya dalam konteks hukum Indonesia.<\/p>\n\n\n\n<p>Dengan mengacu pada pendapat para ahli dan dasar hukum yang berlaku, pembahasan ini juga mencakup dampak globalisasi terhadap perpajakan dan arah reformasi masa depan di Indonesia.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Pengertian Hukum Pajak<\/h2>\n\n\n\n<p>Hukum pajak merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hak dan kewajiban wajib pajak dan pemerintah sebagai penagih pajak. Hukum ini mencakup berbagai aspek mulai dari cara penghitungan, pemungutan, hingga penyelesaian sengketa pajak. Berikut beberapa pendapat ahli mengenai hukum pajak:<\/p>\n\n\n\n<ul>\n<li><strong>Santoso Brotodihardjo<\/strong>: Menurutnya, hukum pajak atau hukum fiskal merupakan aturan-aturan yang mencakup wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan mengembalikannya kepada masyarakat melalui kas negara. Ini termasuk hukum publik yang mengatur hubungan antara individu atau badan hukum sebagai wajib pajak dengan negara.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Dr. Soeparman Soehamidjaja<\/strong>: Mengemukakan bahwa hukum pajak adalah hukum yang mengatur perpajakan untuk meringankan biaya produksi barang dan jasa demi mencapai kesejahteraan umum.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Hartono Hadisoeprapto<\/strong>: Menyatakan bahwa hukum pajak adalah serangkaian peraturan yang mengatur bagaimana pajak dipungut, atas keadaan atau peristiwa apa pajak dikenakan, serta besaran pajak yang dikenakan.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Sejarah Hukum Pajak<\/h2>\n\n\n\n<p>Pada awalnya, pajak bukanlah suatu pungutan melainkan pemberian sukarela dari rakyat kepada raja. Pemberian ini digunakan untuk memelihara kepentingan negara, menjaga negara dari serangan musuh, membiayai pegawai kerajaan, dan kebutuhan lainnya. Mereka yang tidak memberikan kontribusi dalam bentuk natura diwajibkan untuk melakukan pekerjaan yang bermanfaat bagi kepentingan umum selama periode tertentu. Individu yang memiliki status sosial lebih tinggi dan kekayaan yang memadai dapat membebaskan diri dari kewajiban tersebut dengan memberikan kompensasi finansial sebagai penggantinya.<\/p>\n\n\n\n<p>Pada awalnya, pajak di Indonesia merupakan kontribusi sukarela yang diberikan oleh rakyat kepada raja atau penguasa tanpa adanya kewajiban formal. Pada masa itu, upeti hanya digunakan untuk kepentingan penguasa dan tidak dikembalikan kepada rakyat. Seiring waktu berjalan, pemberian yang awalnya hanya untuk kepentingan penguasa, kini dimulai untuk kepentingan seluruh rakyat. Misalnya, untuk menjaga keamanan, membangun saluran air, dan membangun sarana sosial.<\/p>\n\n\n\n<p>Pada akhirnya, pemberian yang sebelumnya bersifat sukarela dan memaksa ini diatur dalam peraturan yang lebih baik dengan memperhatikan unsur keadilan. Masyarakat turut berpartisipasi dalam pembuatan regulasi pemungutan pajak, karena pendapatan pajaknya akan digunakan untuk kepentingan kolektif masyarakat itu sendiri.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Peraturan UU Perpajakan di Indonesia<\/h2>\n\n\n\n<p>Indonesia memiliki beberapa undang-undang yang menjadi dasar hukum pemungutan pajak. Berikut ini adalah delapan undang-undang yang menjadi landasan atau dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia:<\/p>\n\n\n\n<ol>\n<li><strong>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai<\/strong>: Mengatur pemungutan bea materai pada dokumen tertentu sebagai bukti transaksi.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan<\/strong>: Mengatur pemungutan pajak atas kepemilikan dan pemanfaatan tanah serta bangunan.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan<\/strong>: Mengatur tata cara pemungutan pajak, hak dan kewajiban wajib pajak serta sanksi-sanksi atas pelanggaran pajak.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan<\/strong>: Mengatur pemungutan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Penjualan atas Barang Mewah<\/strong>: Mengatur pemungutan pajak atas pertambahan nilai barang dan jasa serta penjualan barang mewah.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa<\/strong>: Mengatur tata cara penagihan pajak menggunakan surat paksa bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan<\/strong>: Mengatur pemungutan bea atas perolehan hak atas tanah dan bangunan.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak<\/strong>: Mengatur penyelesaian sengketa pajak melalui pengadilan pajak.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Fungsi Hukum Pajak<\/h2>\n\n\n\n<p>Fungsi hukum pajak adalah sebagai panduan dalam menciptakan sistem pemungutan pajak yang adil dan efisien, serta sebagai sumber informasi yang menentukan hak dan kewajiban wajib pajak serta pemerintah dalam konteks perpajakan.<\/p>\n\n\n\n<ul>\n<li><strong>Sebagai Acuan Sistem Pemungutan Pajak<\/strong><br>Hukum pajak berfungsi sebagai acuan dalam menciptakan sistem pemungutan pajak yang adil dan efisien. Sistem ini harus diatur sejelas-jelasnya dalam undang-undang agar dapat diimplementasikan secara konsisten dan transparan. Dengan adanya hukum pajak, pemerintah memiliki dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan pemungutan pajak secara efektif dan efisien.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<ul>\n<li><strong>Sebagai Sumber Informasi<\/strong><br>Hukum pajak juga berfungsi sebagai sumber informasi yang menentukan siapa subjek dan objek pajak. Ini sangat penting untuk meningkatkan potensi pajak secara keseluruhan. Dengan adanya peraturan yang jelas, pemerintah dapat mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan yang dapat dikenakan pajak dan mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"has-base-2-background-color has-background\">Dalam menghadapi kompleksitas hukum pajak, konsultasi dengan ahli seperti Trust Tax Consultant adalah langkah cerdas. Sebagai konsultan pajak terpercaya di Semarang, mereka membantu memastikan kepatuhan dan pemahaman yang tepat tentang peraturan perpajakan. Kunjungi <strong><a href=\"https:\/\/trusttaxconsultant.id\/konsultan-pajak-semarang\">https:\/\/trusttaxconsultant.id\/konsultan-pajak-semarang<\/a><\/strong> untuk memanfaatkan layanan mereka yang profesional dan berpengalaman dalam mengelola urusan perpajakan Anda. Dengan dukungan mereka, Anda dapat mengoptimalkan strategi pajak dan menghindari masalah yang mungkin timbul.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Pentingnya Kepatuhan Wajib Pajak<\/h2>\n\n\n\n<p>Kepatuhan wajib pajak sangat penting untuk memastikan bahwa sistem perpajakan berjalan dengan baik. Ketika wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan, mereka berkontribusi terhadap pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Selain itu, kepatuhan pajak juga dapat mengurangi risiko sanksi atau denda yang mungkin dikenakan akibat pelanggaran peraturan perpajakan.<\/p>\n\n\n\n<p>Hukum pajak juga mengatur sanksi bagi wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan perpajakan. Sanksi ini dapat berupa denda, bunga, atau bahkan tindakan hukum. Sanksi yang tegas diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh terhadap peraturan perpajakan. Dengan demikian, pemerintah dapat memastikan bahwa semua wajib pajak memenuhi kewajiban mereka dan kontribusi terhadap penerimaan negara dapat dioptimalkan.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Peran Pemerintah dalam Pemungutan Pajak<\/h2>\n\n\n\n<p>Pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pajak dipungut secara efektif dan efisien. Ini mencakup pembuatan peraturan yang jelas dan mudah dipahami, serta penerapan sistem yang transparan dan akuntabel. Pemerintah juga harus memastikan bahwa wajib pajak diberikan informasi yang cukup mengenai kewajiban perpajakan mereka serta prosedur yang harus diikuti.<\/p>\n\n\n\n<p>Selain pemungutan pajak, pemerintah juga bertanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa pajak yang mungkin timbul. Pengadilan pajak adalah lembaga yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan sengketa antara wajib pajak dan pemerintah. Melalui pengadilan pajak, wajib pajak dapat mengajukan banding atau keberatan terhadap keputusan perpajakan yang mereka anggap tidak adil atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Pengaruh Globalisasi terhadap Hukum Pajak<\/h2>\n\n\n\n<p>Globalisasi telah membawa banyak perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang perpajakan. Perpindahan modal, barang, dan jasa yang semakin cepat dan mudah antar negara menimbulkan tantangan baru dalam pemungutan pajak. Pemerintah perlu mengadaptasi sistem perpajakan mereka agar dapat mengakomodasi perubahan ini dan memastikan bahwa pajak tetap dipungut secara adil dan efisien.<\/p>\n\n\n\n<p>Dalam menghadapi tantangan <a href=\"https:\/\/www.piie.com\/microsites\/globalization\/what-is-globalization\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">globalisasi<\/a>, kerjasama internasional menjadi sangat penting. Negara-negara perlu bekerja sama untuk mengatasi isu-isu perpajakan lintas negara, seperti penghindaran pajak dan pengalihan keuntungan. Melalui kerjasama ini, negara-negara dapat berbagi informasi dan mengembangkan strategi bersama untuk mengoptimalkan pemungutan pajak dan mengurangi kebocoran pajak.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Masa Depan Hukum Pajak di Indonesia<\/h2>\n\n\n\n<p>Untuk menghadapi tantangan di masa depan, reformasi perpajakan sangat diperlukan. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mereformasi sistem perpajakan, termasuk penyederhanaan peraturan perpajakan dan peningkatan kapasitas administrasi perpajakan. Reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan pajak, serta mengurangi beban administratif bagi wajib pajak.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Kepatuhan dan Pendidikan Pajak<\/h2>\n\n\n\n<p>Pendidikan pajak sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai perpajakan. Melalui pendidikan ini, masyarakat dapat memahami pentingnya membayar pajak secara tepat waktu dan benar, serta dampak positif yang dihasilkan dari kontribusi mereka terhadap pendapatan negara.<\/p>\n\n\n\n<p>Kesadaran pajak juga berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan meningkatkan pemahaman mengenai manfaat dari pembayaran pajak, diharapkan masyarakat akan lebih cenderung untuk mematuhi kewajiban perpajakannya dengan sukarela.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dalam era modern ini, hukum pajak tidak hanya mengatur pemungutan pajak, tetapi juga menjadi tulang punggung pendapatan negara dan instrumen untuk mencapai keadilan sosial. Artikel ini akan menguraikan secara komprehensif pengertian, sejarah, dan fungsi hukum pajak, serta menganalisis peran pentingnya dalam konteks hukum Indonesia. Dengan mengacu pada pendapat para ahli dan dasar hukum yang berlaku, [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":2662,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"set","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"footnotes":""},"categories":[13],"tags":[54],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v23.0 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Pengertian Hukum Pajak, Fungsi &amp; Sejarahnya<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"http:\/\/trusttaxconsultant.local\/hukum-pajak.html\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_US\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Pengertian Hukum Pajak, Fungsi &amp; Sejarahnya\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Dalam era modern ini, hukum pajak tidak hanya mengatur pemungutan pajak, tetapi juga menjadi tulang punggung pendapatan negara dan instrumen untuk mencapai keadilan sosial. Artikel ini akan menguraikan secara komprehensif pengertian, sejarah, dan fungsi hukum pajak, serta menganalisis peran pentingnya dalam konteks hukum Indonesia. Dengan mengacu pada pendapat para ahli dan dasar hukum yang berlaku, [&hellip;]\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"http:\/\/trusttaxconsultant.local\/hukum-pajak.html\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Trust Tax Consultant\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2024-07-06T06:24:28+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2024-07-06T06:24:29+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"http:\/\/trusttaxconsultant.local\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/pajak-tax.jpeg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"800\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"600\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Heru Prasetiawan\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Written by\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Heru Prasetiawan\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"6 minutes\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"http:\/\/trusttaxconsultant.local\/hukum-pajak.html#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"http:\/\/trusttaxconsultant.local\/hukum-pajak.html\"},\"author\":{\"name\":\"Heru Prasetiawan\",\"@id\":\"http:\/\/trusttaxconsultant.local\/#\/schema\/person\/cb50229893576f6137d6a22f92ad5331\"},\"headline\":\"Pengertian Hukum Pajak, Fungsi &amp; Sejarahnya\",\"datePublished\":\"2024-07-06T06:24:28+00:00\",\"dateModified\":\"2024-07-06T06:24:29+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"http:\/\/trusttaxconsultant.local\/hukum-pajak.html\"},\"wordCount\":1219,\"publisher\":{\"@id\":\"http:\/\/trusttaxconsultant.local\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"http:\/\/trusttaxconsultant.local\/hukum-pajak.html#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"http:\/\/trusttaxconsultant.local\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/pajak-tax.jpeg\",\"keywords\":[\"hukum pajak\"],\"articleSection\":[\"Umum\"],\"inLanguage\":\"en-US\"},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"http:\/\/trusttaxconsultant.local\/hukum-pajak.html\",\"url\":\"http:\/\/trusttaxconsultant.local\/hukum-pajak.html\",\"name\":\"Pengertian Hukum Pajak, Fungsi &amp; Sejarahnya\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"http:\/\/trusttaxconsultant.local\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"http:\/\/trusttaxconsultant.local\/hukum-pajak.html#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"http:\/\/trusttaxconsultant.local\/hukum-pajak.html#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"http:\/\/trusttaxconsultant.local\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/pajak-tax.jpeg\",\"datePublished\":\"2024-07-06T06:24:28+00:00\",\"dateModified\":\"2024-07-06T06:24:29+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"http:\/\/trusttaxconsultant.local\/hukum-pajak.html#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"http:\/\/trusttaxconsultant.local\/hukum-pajak.html\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"http:\/\/trusttaxconsultant.local\/hukum-pajak.html#primaryimage\",\"url\":\"http:\/\/trusttaxconsultant.local\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/pajak-tax.jpeg\",\"contentUrl\":\"http:\/\/trusttaxconsultant.local\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/pajak-tax.jpeg\",\"width\":800,\"height\":600,\"caption\":\"newstrack.in\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"http:\/\/trusttaxconsultant.local\/hukum-pajak.html#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"http:\/\/trusttaxconsultant.local\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Pengertian Hukum Pajak, Fungsi &amp; Sejarahnya\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"http:\/\/trusttaxconsultant.local\/#website\",\"url\":\"http:\/\/trusttaxconsultant.local\/\",\"name\":\"Trust Tax Consultant\",\"description\":\"\",\"publisher\":{\"@id\":\"http:\/\/trusttaxconsultant.local\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"http:\/\/trusttaxconsultant.local\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":\"required name=search_term_string\"}],\"inLanguage\":\"en-US\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"http:\/\/trusttaxconsultant.local\/#organization\",\"name\":\"Trust Tax Consultant\",\"url\":\"http:\/\/trusttaxconsultant.local\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"http:\/\/trusttaxconsultant.local\/#\/schema\/logo\/image\/\",\"url\":\"http:\/\/trusttaxconsultant.local\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/cropped-cropped-logo-trust.webp\",\"contentUrl\":\"http:\/\/trusttaxconsultant.local\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/cropped-cropped-logo-trust.webp\",\"width\":240,\"height\":72,\"caption\":\"Trust Tax Consultant\"},\"image\":{\"@id\":\"http:\/\/trusttaxconsultant.local\/#\/schema\/logo\/image\/\"}},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"http:\/\/trusttaxconsultant.local\/#\/schema\/person\/cb50229893576f6137d6a22f92ad5331\",\"name\":\"Heru Prasetiawan\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"http:\/\/trusttaxconsultant.local\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"http:\/\/1.gravatar.com\/avatar\/729ae85bf62b9917e93538db2f2688ca?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"http:\/\/1.gravatar.com\/avatar\/729ae85bf62b9917e93538db2f2688ca?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Heru Prasetiawan\"},\"sameAs\":[\"http:\/\/trusttaxconsultant.local\"]}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Pengertian Hukum Pajak, Fungsi &amp; Sejarahnya","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"http:\/\/trusttaxconsultant.local\/hukum-pajak.html","og_locale":"en_US","og_type":"article","og_title":"Pengertian Hukum Pajak, Fungsi &amp; Sejarahnya","og_description":"Dalam era modern ini, hukum pajak tidak hanya mengatur pemungutan pajak, tetapi juga menjadi tulang punggung pendapatan negara dan instrumen untuk mencapai keadilan sosial. Artikel ini akan menguraikan secara komprehensif pengertian, sejarah, dan fungsi hukum pajak, serta menganalisis peran pentingnya dalam konteks hukum Indonesia. Dengan mengacu pada pendapat para ahli dan dasar hukum yang berlaku, [&hellip;]","og_url":"http:\/\/trusttaxconsultant.local\/hukum-pajak.html","og_site_name":"Trust Tax Consultant","article_published_time":"2024-07-06T06:24:28+00:00","article_modified_time":"2024-07-06T06:24:29+00:00","og_image":[{"width":800,"height":600,"url":"http:\/\/trusttaxconsultant.local\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/pajak-tax.jpeg","type":"image\/jpeg"}],"author":"Heru Prasetiawan","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Written by":"Heru Prasetiawan","Est. reading time":"6 minutes"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"http:\/\/trusttaxconsultant.local\/hukum-pajak.html#article","isPartOf":{"@id":"http:\/\/trusttaxconsultant.local\/hukum-pajak.html"},"author":{"name":"Heru Prasetiawan","@id":"http:\/\/trusttaxconsultant.local\/#\/schema\/person\/cb50229893576f6137d6a22f92ad5331"},"headline":"Pengertian Hukum Pajak, Fungsi &amp; Sejarahnya","datePublished":"2024-07-06T06:24:28+00:00","dateModified":"2024-07-06T06:24:29+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"http:\/\/trusttaxconsultant.local\/hukum-pajak.html"},"wordCount":1219,"publisher":{"@id":"http:\/\/trusttaxconsultant.local\/#organization"},"image":{"@id":"http:\/\/trusttaxconsultant.local\/hukum-pajak.html#primaryimage"},"thumbnailUrl":"http:\/\/trusttaxconsultant.local\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/pajak-tax.jpeg","keywords":["hukum pajak"],"articleSection":["Umum"],"inLanguage":"en-US"},{"@type":"WebPage","@id":"http:\/\/trusttaxconsultant.local\/hukum-pajak.html","url":"http:\/\/trusttaxconsultant.local\/hukum-pajak.html","name":"Pengertian Hukum Pajak, Fungsi &amp; Sejarahnya","isPartOf":{"@id":"http:\/\/trusttaxconsultant.local\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"http:\/\/trusttaxconsultant.local\/hukum-pajak.html#primaryimage"},"image":{"@id":"http:\/\/trusttaxconsultant.local\/hukum-pajak.html#primaryimage"},"thumbnailUrl":"http:\/\/trusttaxconsultant.local\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/pajak-tax.jpeg","datePublished":"2024-07-06T06:24:28+00:00","dateModified":"2024-07-06T06:24:29+00:00","breadcrumb":{"@id":"http:\/\/trusttaxconsultant.local\/hukum-pajak.html#breadcrumb"},"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["http:\/\/trusttaxconsultant.local\/hukum-pajak.html"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"http:\/\/trusttaxconsultant.local\/hukum-pajak.html#primaryimage","url":"http:\/\/trusttaxconsultant.local\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/pajak-tax.jpeg","contentUrl":"http:\/\/trusttaxconsultant.local\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/pajak-tax.jpeg","width":800,"height":600,"caption":"newstrack.in"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"http:\/\/trusttaxconsultant.local\/hukum-pajak.html#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"http:\/\/trusttaxconsultant.local\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Pengertian Hukum Pajak, Fungsi &amp; Sejarahnya"}]},{"@type":"WebSite","@id":"http:\/\/trusttaxconsultant.local\/#website","url":"http:\/\/trusttaxconsultant.local\/","name":"Trust Tax Consultant","description":"","publisher":{"@id":"http:\/\/trusttaxconsultant.local\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"http:\/\/trusttaxconsultant.local\/?s={search_term_string}"},"query-input":"required name=search_term_string"}],"inLanguage":"en-US"},{"@type":"Organization","@id":"http:\/\/trusttaxconsultant.local\/#organization","name":"Trust Tax Consultant","url":"http:\/\/trusttaxconsultant.local\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"http:\/\/trusttaxconsultant.local\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"http:\/\/trusttaxconsultant.local\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/cropped-cropped-logo-trust.webp","contentUrl":"http:\/\/trusttaxconsultant.local\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/cropped-cropped-logo-trust.webp","width":240,"height":72,"caption":"Trust Tax Consultant"},"image":{"@id":"http:\/\/trusttaxconsultant.local\/#\/schema\/logo\/image\/"}},{"@type":"Person","@id":"http:\/\/trusttaxconsultant.local\/#\/schema\/person\/cb50229893576f6137d6a22f92ad5331","name":"Heru Prasetiawan","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"http:\/\/trusttaxconsultant.local\/#\/schema\/person\/image\/","url":"http:\/\/1.gravatar.com\/avatar\/729ae85bf62b9917e93538db2f2688ca?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"http:\/\/1.gravatar.com\/avatar\/729ae85bf62b9917e93538db2f2688ca?s=96&d=mm&r=g","caption":"Heru Prasetiawan"},"sameAs":["http:\/\/trusttaxconsultant.local"]}]}},"rttpg_featured_image_url":{"full":["http:\/\/trusttaxconsultant.local\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/pajak-tax.jpeg",800,600,false],"landscape":["http:\/\/trusttaxconsultant.local\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/pajak-tax.jpeg",800,600,false],"portraits":["http:\/\/trusttaxconsultant.local\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/pajak-tax.jpeg",800,600,false],"thumbnail":["http:\/\/trusttaxconsultant.local\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/pajak-tax-150x150.jpeg",150,150,true],"medium":["http:\/\/trusttaxconsultant.local\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/pajak-tax-300x225.jpeg",300,225,true],"large":["http:\/\/trusttaxconsultant.local\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/pajak-tax.jpeg",800,600,false],"1536x1536":["http:\/\/trusttaxconsultant.local\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/pajak-tax.jpeg",800,600,false],"2048x2048":["http:\/\/trusttaxconsultant.local\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/pajak-tax.jpeg",800,600,false]},"rttpg_author":{"display_name":"Heru Prasetiawan","author_link":"http:\/\/trusttaxconsultant.local\/author\/admin\/"},"rttpg_comment":0,"rttpg_category":"<a href=\"http:\/\/trusttaxconsultant.local\/category\/umum\/\" rel=\"category tag\">Umum<\/a>","rttpg_excerpt":"Dalam era modern ini, hukum pajak tidak hanya mengatur pemungutan pajak, tetapi juga menjadi tulang punggung pendapatan negara dan instrumen untuk mencapai keadilan sosial. Artikel ini akan menguraikan secara komprehensif pengertian, sejarah, dan fungsi hukum pajak, serta menganalisis peran pentingnya dalam konteks hukum Indonesia. Dengan mengacu pada pendapat para ahli dan dasar hukum yang berlaku,&hellip;","_links":{"self":[{"href":"http:\/\/trusttaxconsultant.local\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2806"}],"collection":[{"href":"http:\/\/trusttaxconsultant.local\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/trusttaxconsultant.local\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/trusttaxconsultant.local\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/trusttaxconsultant.local\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2806"}],"version-history":[{"count":1,"href":"http:\/\/trusttaxconsultant.local\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2806\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2807,"href":"http:\/\/trusttaxconsultant.local\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2806\/revisions\/2807"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/trusttaxconsultant.local\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2662"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/trusttaxconsultant.local\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2806"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/trusttaxconsultant.local\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2806"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/trusttaxconsultant.local\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2806"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}