Dalam era modern ini, hukum pajak tidak hanya mengatur pemungutan pajak, tetapi juga menjadi tulang punggung pendapatan negara dan instrumen untuk mencapai keadilan sosial. Artikel ini akan menguraikan secara komprehensif pengertian, sejarah, dan fungsi hukum pajak, serta menganalisis peran pentingnya dalam konteks hukum Indonesia. Dengan mengacu pada pendapat para ahli dan dasar hukum yang berlaku, […]
Di era digital yang berkembang pesat, teknologi telah mengubah banyak aspek kehidupan kita. Dari hiburan hingga bisnis dan ekonomi, hampir semua sektor telah terpengaruh oleh digitalisasi. Perubahan ini menimbulkan tantangan baru dalam penerapan pajak, terutama pajak digital. Artikel ini akan membahas pentingnya pajak digital, tantangan dalam penerapannya, dan perkembangan regulasi di Indonesia. Pengaruh Teknologi terhadap
Kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan oleh pemerintah untuk mengarahkan dan mengatur perekonomian suatu negara. Dengan berbagai tujuan dan instrumen, kebijakan fiskal memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Artikel ini akan membahas secara mendalam mengenai pengertian fiskal, tujuan, instrumen, serta macam-macam kebijakan fiskal. Mengenal Kebijakan Fiskal
Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang diperoleh dari pungutan atas kekayaan, penghasilan, serta konsumsi masyarakat. Dalam ranah perpajakan, terdapat dua jenis pajak yang sering dikenal, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). Meski keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mendapatkan pendapatan bagi negara, namun terdapat perbedaan mendasar antara PPN dan
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak yang harus dipungut dan dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Namun, dalam beberapa kasus, PKP bisa mengalami PPN lebih bayar, di mana jumlah PPN yang dibayarkan lebih besar dari yang seharusnya. Untuk mengatasi masalah ini, PKP memiliki opsi untuk melakukan kompensasi atau restitusi. Dalam artikel ini,
Faktur pajak kawasan berikat memiliki karakteristik dan perlakuan perpajakan yang berbeda dari faktur pajak umum. Kawasan berikat di Indonesia merupakan zona ekonomi khusus dengan perlakuan khusus dalam hal kepabeanan dan perpajakan. Artikel ini akan membahas secara mendalam mengenai definisi kawasan berikat, syarat-syarat yang harus dipenuhi, perlakuan perpajakan, serta tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak
Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah status yang diberikan kepada pengusaha yang melakukan penyerahan Barang/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP) dan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Status ini memberikan beberapa keuntungan meskipun juga membawa tambahan kewajiban perpajakan. Banyak pengusaha beromzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun tertarik untuk menjadi PKP karena berbagai alasan yang akan dibahas dalam artikel
Nomor Pengukuhan PKP (NPPKP) merupakan hal yang penting dalam dunia perpajakan di Indonesia. Artikel ini akan membahas secara mendalam mengenai NPPKP, mulai dari pengertian hingga proses pengajuannya, serta pentingnya NPPKP bagi pengusaha dan pemerintah. Pengertian NPPKP Nomor Pengukuhan PKP (NPPKP) adalah nomor identitas yang diberikan kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) saat dikukuhkan sebagai PKP lewat
Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki peran penting dalam sistem perpajakan Indonesia, khususnya terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam menjalankan aktivitasnya, PKP memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu terkait PPN yang perlu dipahami dengan baik. Artikel ini akan membahas secara rinci hak-hak dan kewajiban-kewajiban PKP atas PPN, serta pentingnya memahami regulasi yang mengaturnya. Pengertian PKP PKP adalah
Pengusaha Kena Pajak (PKP) diwajibkan menggunakan layanan e-Bupot untuk membuat bukti pemotongan PPh 23/PPh 26 dan untuk menyampaikan SPT Masa PPh atas kedua pajak tersebut. Langkah ini diambil sebagai upaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memperkuat pengelolaan perpajakan di Indonesia. Kewajiban PKP Menggunakan e-Bupot Sejak September 2020, seluruh wajib pajak, termasuk PKP dan non-PKP di
